Andrew Johnson adalah Presiden Amerika Serikat ke-17 yang menjabat setelah pembunuhan Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1865. Johnson, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, menjadi presiden pada saat negara sedang menghadapi tantangan besar pasca-Perang Saudara. Kepemimpinannya selama masa Rekonstruksi setelah perang menjadi sorotan utama dalam sejarah Amerika, dengan kebijakan yang sering kali kontroversial dan menghasilkan ketegangan dengan Kongres.
Latar Belakang dan Karier Sebelum Kepresidenan
Andrew Johnson lahir pada 29 Desember 1808, di Raleigh, North Carolina, dalam keluarga miskin yang tidak memiliki pendidikan formal. Setelah dewasa, ia bekerja sebagai tukang kayu dan kemudian terlibat dalam politik. Johnson terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan gubernur Tennessee sebelum akhirnya menjadi senator dari Tennessee. Ketika Perang Saudara meletus, Johnson tetap setia kepada Uni meskipun berasal dari negara bagian Selatan, Tennessee, yang berpisah dari Uni.
Menjadi Wakil Presiden dan Presiden
Pada tahun 1864, Johnson dipilih sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Abraham Lincoln dalam pemilihan ulang. Setelah Lincoln dibunuh pada April 1865, Johnson menjadi presiden. Sebagai seorang Demokrat dari Selatan yang mendukung Uni selama perang, ia menghadapi tantangan besar dalam memulihkan negara yang terpecah.
Kebijakan dan Kontroversi Selama Kepresidenan
Masa jabatan Andrew Johnson sangat dipengaruhi oleh era Rekonstruksi, periode setelah Perang Saudara di mana Amerika Serikat berusaha untuk memperbaiki dan menyatukan negara yang terpecah. Namun, kebijakan-kebijakan Johnson sering kali mendapat kritik tajam dan berujung pada konfrontasi dengan Kongres.
Kebijakan Rekonstruksi dan Konflik dengan Kongres
Salah satu kebijakan utama Johnson adalah kebijakan Rekonstruksi yang lembut, yang memungkinkan negara-negara bagian Selatan untuk kembali ke Uni dengan relatif mudah dan tanpa syarat yang ketat. Johnson mendukung pengampunan luas bagi mantan pejabat Konfederasi dan menentang pemberian hak suara kepada mantan budak. Kebijakan ini bertentangan dengan keinginan banyak anggota Kongres yang ingin menerapkan syarat lebih ketat, termasuk perlindungan hak-hak sipil untuk orang kulit hitam.
Pemakzulan (Impeachment)
Konflik antara Johnson dan Kongres mencapai puncaknya ketika ia mencoba menggantikan Edwin Stanton, Menteri Perang yang mendukung kebijakan rekonstruksi lebih keras. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Tenure of Office, yang mengatur penggantian pejabat kabinet tanpa izin Kongres. Pada 1868, Johnson menjadi presiden pertama yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Senat dengan selisih satu suara.
Akhir Kepresidenan dan Warisan
Setelah masa kepresidenannya berakhir pada 1869, Johnson kembali ke Tennessee, di mana ia terpilih menjadi anggota Senat pada 1875. Meskipun masa jabatannya sebagai presiden penuh dengan kontroversi dan ketegangan politik, warisan Johnson tetap menjadi subjek perdebatan sejarah, terutama terkait dengan Rekonstruksi dan hak-hak sipil.
